WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN BUKA BIMTEK RUP


Doloksanggul-Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Rancangan Umum Pengadaan (RUP) Pengadaan Tahun 2018 di Aula Hutamas Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul (9/2). Kegiatan ini diikuti seluruh Admin Sirup, ULP, LPSE dan APIP se-Kabupaten Humbang Hasundutan. Turut hadir pada acara ini Sekdakab Humbang Hasundutan, Drs. Augus Panuturi Marbun, M. Si dan beberapa pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran.

Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindugan Simamora dalam sambutannya mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam hal proses pengadaan barang/ jasa, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka perbaikan sistem dan prosedur yang ada saat ini, untuk itu diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 25 ayat (1a) “PA/KPA pada pemerintah daerah mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.”, maka dengan itu diwajibkan kepada Pimpinan OPD selaku PA/KPA untuk segera menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018.

Sistem dan prosedur yang terus diperbaiki harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola pengadaan, baik sebagai PA/KPA, PPK, Penerima Hasil, ULP, POKJA ULP ataupun pihak-pihak terkait lainnya yakni pengelola keuangan, LPSE dan APIP agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Perbaikan/upgrade pada aplikasi SIRUP LKPP mengharuskan PA/KPA melalui Admin SIRUP masing-masing untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menguasai sistem ini, untuk diketahui dan dipahami aplikasi sirup ini telah terkoneksi langsung dengan aplikasi monev online LKPP, TEPPRA dan sistem pengadaan secara elektronik yang membuat aplikasi-aplikasi  ini tidak dapat digunakan apabila kita tidak memulainya dari aplikasi sirup, dengan kata lain saat ini kita tidak dapat lagi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan monitoringnya apabila kita tidak mengumumkan rencana umum pengadaan pada aplikasi sirup.

Aplikasi ini juga telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengimport seluruh data-data dari aplikasi sistem keuangan daerah (SIMDA) sehingga seluruh belanja daerah dapat diumumkan dalam rangka menjamin prinsip transparansi dan keterbukaan publik.

Dengan adanya kegiatan Bimtek penyusunan RUP ini diharapkan kepada para PA/KPA dan Admin SIRUP untuk dapat lebih memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik dari segi aturan maupun sistem yang digunakan agar dapat melaksanaan tugas masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat baik dari segi administratif, teknis dan keuangan.

Sementara itu Kasubdit Perencanaan Pengadaan LKPP RI, DR Hermawan, SE, MM, CIPM yang sekaligus menjadi narasumber mengatakan dengan adanya Bimbingan Teknis ini diharapkan Humbang Hasundutan dapat menjadi Kabupaten terdepan dalam Pengelolaan Rencana Pengadaan dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efisien, akuntabel dan kompetitif. Sehingga bersinergi dengan upaya KPK dalam pencegahan tindakan korupsi demi terciptanya Clean Government di Kabupaten Humbang Hasundutan. (Rel/Nkk Diskominfo).