Tupoksi SKPD


  • Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
  • Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinasyang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.
  • Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
  • Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Ketenagakerjaan;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Ketenagakerjaan;
  3. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
  5. penyelenggaraan pelayanan penempatan perluasan kerja, pelatihan, dan produktivitas Ketenagakerjaan;
  6. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis ketenagakerjaan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan Ketenagakerjaan;
  8. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  9. penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
  10. penyelenggaraan pengelolaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
  11. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  12. pengelolaan keuangan Dinas Ketenagakerjaan;
  13. pengelolaan ketatausahaan Dinas Ketenagakerjaan;
  14. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggan Dinas Ketenagakerjaan;
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  16. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

Sekretariat mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Ketenagakerjaan sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
  3. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketenagakerjaan;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketenagakerjaan;
  5. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan;
  6. pengelolaan kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
  7. pengelolaan keuangan Dinas Ketenagakerjaan;
  8. pengelolaan ketatausahaan Dinas Ketenagakerjaan;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Ketenagakerjaan;
  10. pengelolaan perlengkapan Dinas Ketenagakerjaan;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Ketenagakerjaan; dan
  12. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas Ketenagakerjaan;
  4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Ketenagakerjaan;
  5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Ketenagakerjaan;
  6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Ketenagakerjaan;
  7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Ketenagakerjaan;
  8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Ketenagakerjaan;
  9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Ketenagakerjaan;
  10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Ketenagakerjaan;
  11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Ketenagakerjaan;
  12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Ketenagakerjaan;
  13. melaksanakan orientasiASN baru Dinas Ketenagakerjaan;
  14. memproses pendayagunaan ASN Dinas Ketenagakerjaan;
  15. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Ketenagakerjaan;
  16. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Ketenagakerjaan;
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
  18. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas Ketenagakerjaan;
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketenagakerjaan;
  4. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketenagakerjaan;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD, dan bahan LKPJ Dinas Ketenagakerjaan;
  7. menyusun anggaran kas Dinas Ketenagakerjaan;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Ketenagakerjaan;
  9. mempersiapkan pengajuan Surat Permohonan Membayar, Surat Penyediaan Dana, dan Surat Pencairan Dana Dinas Ketenagakerjaan;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Ketenagakerjaan;
  12. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Ketenagakerjaan;
  13. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Ketenagakerjaan;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
  15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan

Bidang Hubungan Industrial

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

  • Dinas Ketenagakerjaan memiliki kelompok jabatan fungsional Ketenagakerjaan dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Ketenagakerjaan;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Ketenagakerjaan.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.