Tupoksi Bidang Hubungan Industrial


  • Bidang Hubungan Industrialmerupakan unit kerja Dinas Ketenagakerjaan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraanpenyelesaian permasalahan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan bahan penyusunanbahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan DPA Dinas Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
  3. penyusunan kebiijakan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial ;
  4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
  5. penyusunan data informasi mengenai potensi permasalahan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
  6. penyusunan kebutuhan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
  7. pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  8. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  9. pengkajian dan penyusunan rancangan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten;
  10. pelaksanaan pembahasan rancangan upah minimum kabupaten dengan tripartit;
  11. pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
  12. pelaksanaan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
  13. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
  14. penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  15. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  16. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
  17. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja;
  18. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  19. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
  21. pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
  22. pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
  23. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
  24. pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  25. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  26. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi.

Seksi Penyelesaian Perselisihan

Seksi Organisasi, Persyaratan Kerja dan Pengupahan